Berikut ini Profil Wilayah Desa: Kondisi Geografis Desa Tangkas merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Luas wilayah desa tangkas ± 339ha Yang terdiri dari 4 (empat) Dusun Dinas yakni Dusun Peken, Dusun Tusan, Dusun Meranggen, Dusun Ambengan dengan jumlah penduduk ± 3200 jiwa, dimana sebagian besar penduduk Desa Tangkas bekerja sebagai petani, pedagang, dan wirausaha. Desa Tangkas terletak ± 5km dari ibu kota Kabupaten Klungkung dan ±45km dari Ibukota Provinsi Bali. 2. ...

Sejarah Singkat Desa Tangkas               Pada jaman dahulu tersebutlah seorang Pangeran yang bernama Pangeran Tangkas , di ceritakan beliau adalah seorang Pangeran yang gagah berani serta sakti mandraguna. Beliau datang berlayar dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali dan berlabuh dipesisir selatan Pulau Bali sebuah Desa yang bernama Desa Jimbaran             Pada waktu itu Pulau Bali di perintah dan di kuasai oleh seorang Raja yang ...

Berikut ini sejarah Desa Tangkas Pada jaman dahulu tersebutlah seorang Pangeran yang bernama Pangeran Tangkas , di ceritakan beliau adalah seorang Pangeran yang gagah berani serta sakti mandraguna. Beliau datang berlayar dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali dan berlabuh dipesisir selatan Pulau Bali sebuah Desa yang bernama Desa Jimbaran Pada waktu itu Pulau Bali di perintah dan di kuasai oleh seorang Raja yang tidak tunduk pada Pemerintahan Majapahit , Kerajaan Majapahit pada waktu itu dipimpin oleh seorang Raja yang bernama Hayam Wuruk. Di karenakan ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TANGKAS KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG    1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...